LAMPUNG TIMUR | Resolusinews.com
Kepemimpinan Dawam Azwar Hadi Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur terasa semakin buruk, puncak buruknya pemerintahan itu, dengan melaksanakan keputusan menonaktifkan ribuan BPJS kesehatan. Masyarakat tak dapat lagi memanfaatkan salah satu program unggulan tersebut.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lampung Timur Menggugat (KLTM) Senin 11/12/23 kembali menggelar aksi yang ke dua kalinya, di depan kantor Pemerintahan, dimana sebelumnya pd lokasi yang sama. KLTM menggelar aksi yang pertama, pada Kamis 07/12/23 yang lalu, aksi itu akan berlangsung selama tujuh (7) hari.
Fauzi Ahmad dalam orasinya tegas meminta Kepada para pimpinan daerah itu. Dari Bupati, Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah segera meletakan jabatannya. Lantaran dinilai tak becus dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-undang. dan menyengsarakan masyarakat.
Karut-marutnya sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini, terlebih dalama pengelolaan keuangan, dari Tahun Anggaran 2021, hingga saat ini bukanya membaik, tapi justru semakin buruk, puncak dari buruknya pemerintahan saat ini dengan menonaktifkan 250.000 ribu BPJS kesehatan masyarakat.
Di nonaktifkan nya BPJS yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tersebut, guna untuk mengurangi beban hutang terhadap BPJS yang hingga kini belum juga terbayarkan, sebesar 17 Milyar.
Karenanya, melalui Juru Bicara KLTM. Fauzi Ahmad, tegas dalam orasinya meminta kepada para pimpinan daerah itu segera mundur dari jabatannya.
,"kami dari masyarakat meminta Bupati dan Wakil Bupati. Sekda dan Kepala BPKAD agar meletakan jabatannya secara baik-baik. Kami tidak ingin pemimpin yang hanya menyengsarakan masyarakat, masih banyak lagi orang-orang yang mampu memimpin Lampung Timur ini," ujar Fauzi Ahmad.
(Tim)
