Empat Isu Prioritas Jadi Dasar Penyusunan RPJMD 2025–2029 Kabupaten Bekasi
CIKARANG PUSAT | RESOLUSINEWS.COM | Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menekankan empat isu prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2025–2029. Keempat bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Ade saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Senin (5/5/2025). Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Ade Sukron, Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan camat se-Kabupaten Bekasi.
“Empat bidang prioritas ini saya yakini sebagai pondasi utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ujar Ade dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta arah pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor infrastruktur, Ade menyoroti pentingnya normalisasi sungai, pembangunan bendungan, dan penertiban bangunan liar. Ia menyampaikan bahwa penanganan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari dampak sosial yang luas, mengingat banjir masih menjadi persoalan tahunan.
“Banyak titik resapan air yang tertutup beton. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” ungkapnya.
Ade juga menyoroti pembangunan perumahan dan ruko yang tidak sesuai tata ruang dan tidak dilengkapi dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL). Menurutnya, Pemkab Bekasi telah menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat untuk menertibkan bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai.
Ia berharap kawasan sungai yang telah ditertibkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan trotoar atau area usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Setelah penertiban, kita akan koordinasikan pemanfaatannya dengan aparat penegak hukum dan DPRD. Bisa berupa trotoar, ruang terbuka, atau foodcourt untuk UMKM,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, Bupati mendorong penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) guna meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan. Saat ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki dua RSUD yang dinilai belum memadai untuk jumlah penduduk yang besar.
“Saya minta Pak Sekda mengkaji penambahan satu atau dua RSUD lagi. Nanti kita diskusikan dengan legislatif untuk menentukan lokasi terbaik, apakah di wilayah utara atau selatan,” pungkas Ade.
(Bekasikab.go.id)