KARAWANG | RESOLUSINEWS.COM | Dugaan adanya korupsi Dana Desa di Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, tampaknya tak sekedar hanya dugaan.
Pasalnya, sejumlah warga setempat terus berupaya meminta pembuktian realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2022 sampai 2024.
Aksi pun terus digulirkan, dari mulai melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) sampai permohonan audiensi kepada Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pancakarya.
“surat yang kami sampaikan terkait audiensi hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 besok adalah bentuk ketidakpuasan kami atas penjelasan secara tertulis dari Kepala Desa Pancakarya mengenai pertanggungjawaban yang kami tuntut transparansi pelaksanaannya,” kata salah seorang warga bernama Zenal M Laiyan SH.,MH., yang juga merupakan seorang advokat ternama di Kabupaten Karawang.
“Ada dua hal yang ingin kami tanyakan, pertama soal sapi dan domba Ketahanan Pangan dan kedua soal pembangunan Kantor Dusun. Semua anggaran bantuan Pusat Propinsi maupun Daerah
tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 yang menurut kami tidak jelas realisasinya, ” tandas Zenal, kepada wartawan di Garasi Keadilan, Senin (11/8/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan, Indikasi korupsi muncul karena tidak adanya transparansi Kepala Desa terkait anggaran-anggaran tersebut.
“Insya Allah, Kamis besok, selain kami minta dihadirkan Kepala Desa, BPD, Ketua Bumdes dan Bendahara Desa juga Bumdes. Kami juga minta dihadirkan Muspika Tempuran, dan memohon kehadiran Jaksa Kejaksaan Negeri Karawang,” tambahnya.
Lalu apa sebetulnya yang ia harapkan dari aksinya tersebut?. Zenal pun dengan gamblang mengungkapkan, jika dirinya hanya ingin Kepala Desa Pancakarya mundur. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa Pancakarya dapat berjalan transparan, efektif, efesien dan akuntable.
“Saya tidak keinganan apapun, kalau kepala desa tidak bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan, kami meminta Kepala Desa Pancakarya Asep Sugianto untuk Mundur,” tegas Zenal.
Dirinya juga mengungkapkan, banyak pihak yang ia duga diutus dengan tujuan ingin mencoba mendamaikan dirinya dengan Kepala Desa Pancakarya, dan menghentikan laporan serta tuntutannya. Mereka memintanya untuk mundur dan tak lagi mempertanyakan kaitan Dana Desa Pancakarya. Namun ditegaskan Zenal, hal itu tidak membuatnya bergeming dan merubah tekadnya menuntut transparansi Kepala Desa.
“Ya, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) datang ke saya menjembatani, dan menawarkan sesuatu agar saya tidak melanjutkan aksi saya memblow-up Pancakarya seperti ini, Ketua IKD menanyakan kepada saya mau berapa?, tapi saya tolak, karena kesalahan Kepala Desa Pancakarya ini tidak jujur kepada warga jangan bertahan, mundur dong. Begitupun juga camat, dengan alasan kondusifitas saya juga tolak,” pungkasnya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi, terkait adanya dugaan cawe -cawe dirinya didalam kasus Desa Pancakarya tersebut, Komarudin Camat Kecamatan Tempuran tidak memberikan jawaban.
Terpisah, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Tempuran , Jenal membantahnya.
Menurutnya , apa yang dikatakan Zaenal tidak benar.
“Kebetulan waktu itu saya ketemu Zaenal gak sengaja di Polres Karawang. Ya, karena kenal kemudian kami ngobrol. Wajar dong, kalau kemudian saya menanyakan terkait Desa Pancakarya karena satu kecamatan,” ungkapnya menjelaskan.
“Saya hanya mengatakan pak Zaenal, gimana kalau kita musyawarahkan dulu. Bisa gak?, kalau pun tidak bisa ya silahkan …balik lagi ke yang punya masalah masing masing. Dan saya tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun hanya saran,” tandasnya. (HD)