CIKARANG PUSAT | RESOLUSINEWS.COM | Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menyalurkan sejumlah program prioritas pada tahun 2025, sebagai bagian dari 100 hari kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja. Program tersebut meliputi pembangunan 1.670 unit Rumah Gotong Royong, 1.652 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 1.246 titik Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL).
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, mengatakan program Rumah Gotong Royong merupakan transformasi dari program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan ditujukan bagi warga miskin ekstrem yang memenuhi syarat administratif, seperti memiliki identitas Kabupaten Bekasi dan alas hak atas tanah yang sah.
“Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden. Kami ingin agar masyarakat, khususnya warga tidak mampu, bisa memiliki hunian yang layak dan aman,” kata Nur Chaidir, Senin (2/6/2025).
Ia menjelaskan, penerima manfaat tersebar di 18 kecamatan, dan pengusulannya dilakukan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat desa dan kelurahan.
“Tahun lalu kami membangun 1.600 unit, tahun ini meningkat menjadi 1.670 unit. Jumlah ini akan terus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
SPALD-S untuk Lingkungan Sehat dan Cegah Stunting
Selain penyediaan rumah layak, Pemkab Bekasi juga membangun 1.652 unit SPALD-S yang tersebar di 14 kecamatan. Sebanyak 765 unit didanai oleh APBD Kabupaten, dan 887 unit lainnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.
“Pembangunan SPALD-S ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung penurunan angka stunting. Setiap rumah diharapkan memiliki sanitasi yang layak agar tidak terjadi praktik buang air besar sembarangan (BABS),” jelas Nur Chaidir.
Ia menambahkan, pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi lintas dinas, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam proses survei dan intervensi.
“Kami menggunakan data dari fasilitator lapangan dan Dinas Kesehatan. Selama masih ditemukan BABS, program ini akan terus berlanjut,” katanya.
1.246 Titik PJU Lingkungan Dukung Keamanan dan Mobilitas Warga
Dalam rangka meningkatkan keamanan dan aktivitas masyarakat di malam hari, Disperkimtan juga membangun 1.246 titik Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL) di kawasan permukiman dan perkampungan.
“Untuk penerangan jalan, kewenangan dibagi. Jalan provinsi dan nasional ditangani Dinas Perhubungan, sementara jalan lingkungan ditangani oleh Disperkimtan. Kami fokus pada penerangan di kawasan permukiman,” ujar Nur Chaidir.
Disperkimtan juga membuka ruang aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penerangan jalan melalui SP4N-LAPOR, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.
“Dengan bertambahnya titik PJUL di berbagai wilayah desa, kami harap perputaran ekonomi masyarakat juga meningkat,” tambahnya.
Hingga Mei 2025, progres pembangunan Rumah Gotong Royong telah mencapai 50 persen, sedangkan program SPALD-S dan PJUL masih dalam proses pelaksanaan, termasuk pembangunan drainase lingkungan.
“Mudah-mudahan seluruh program ini berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua,” pungkas Nur Chaidir.
(Bekasikab.go.id)