TASIKMALAYA | RESOLUSINEWS.COM | Rapat pleno penghitungan suara ulang (PSU) yang digelar KPU Kabupaten Tasikmalaya berlangsung panas. Tak hanya diwarnai protes dari saksi pasangan calon, aksi demonstrasi juga terjadi di luar lokasi pleno.
Pleno terbuka PSU digelar di Gedung Dakwah Islam Singaparna, Rabu (23/4/2025). Jalannya sidang sempat diskors setelah saksi dari pasangan calon nomor urut 03, Ai Diantani dan Iip Miftahul Paoz, mempersoalkan kehadiran empat saksi dari pasangan calon nomor urut 02, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Alayubi. Menurut aturan, jumlah saksi maksimal hanya dua orang per pasangan calon.
“Sesuai mandat pasangan calon, saksi yang hadir hanya boleh dua orang. Kami beri waktu untuk memperbaiki administrasi pleno ini,” kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami.
Pleno sempat tertunda selama setengah jam sebelum akhirnya dilanjutkan. KPU menargetkan pleno rampung paling lambat Kamis (24/4/2025).
Sebanyak 39 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tasikmalaya membacakan hasil PSU secara bergantian.
“Kami menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar PSU. Pleno tingkat kabupaten harus selesai dalam 60 hari pasca putusan MK, dan besok (24 April) adalah batas akhirnya,” ujar Ami.
Aksi Demonstrasi Massa
Sementara itu, ratusan warga dari sejumlah pendukung pasangan calon menggelar unjuk rasa di Jalan Raya Singaparna, tepat di depan Gedung Dakwah. Massa menyuarakan dugaan politik uang dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka mendesak Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya keluar dari ruang pleno untuk menerima laporan dugaan tersebut.
“Kami datang bukan untuk mengganggu pleno, tapi ingin menyerahkan bukti adanya praktik politik uang. Kami tidak akan anarkis, tapi jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh pragmatisme,” ujar Waris, salah satu orator aksi.
Ketegangan sempat terjadi saat seorang peserta aksi mencoba melempar pelindung kepala dan merobohkan pagar. Namun, aksi tersebut berhasil diredam dan pelaku langsung diamankan oleh sesama peserta aksi.
“Isu politik uang ini sudah ramai di berbagai media. Penyelenggara pemilu harus segera turun tangan dan bertindak tegas,” tegas Waris.
( Detik.com )