(55) 445 521 455

Mon - Sat 8.00 - 17.00

Denver, Colorado

Reformasi Pajak dan Tantangan Keberanian Politik

JAKARTA | RESOLUSINEWS.COM | Reformasi perpajakan di Indonesia menghadapi jalan terjal, bukan semata karena kendala teknis, tapi karena politik anggaran yang masih elitis dan sentralistik. Pembahasan anggaran kerap berlangsung tertutup dan sarat transaksi kekuasaan. Pajak sebagai sumber utama pembangunan justru minim dukungan politik. Para elite lebih gemar memperdebatkan belanja ketimbang serius mencari cara meningkatkan penerimaan secara adil.

Akibatnya, proyek besar seperti sistem coretax berjalan setengah hati. Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak seolah bekerja sendiri, tanpa sokongan nyata dari parlemen atau kepala daerah. Ketika reformasi menyentuh kelompok ekonomi yang kuat secara politik, resistensi kerap muncul.

Berita Lainnya  Surya Paloh: Pejabat dan Elite Politik Jangan Mabuk Kekuasaan, Pendidikan Politik untuk Generasi Muda Penting

Tantangan lain datang dari internal: integritas dan kapasitas SDM perpajakan. Kasus pegawai pajak bergaya hidup mewah menambah erosi kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, investasi teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa transformasi budaya kelembagaan.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, reformasi pajak harus menjadi agenda politik nasional. Presiden, DPR, dan pemerintah daerah harus berada dalam satu barisan. Tanpa konsensus ini, kita akan terus terjebak dalam jebakan pendapatan menengah.

Berita Lainnya  Sekda Apresiasi Satpol PP Bekasi atas Penertiban 1.315 Bangunan Liar di Bantaran Sungai

Kedua, integrasi data lintas lembaga harus dipercepat. Coretax perlu terkoneksi dengan sistem OSS, perbankan, fintech, hingga sektor informal demi menciptakan peta wajib pajak yang utuh dan akurat.

Ketiga, penguatan SDM pajak tak bisa ditawar. Tak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi integritas, keberanian menindak pelanggaran, dan perlindungan hukum bagi pegawai yang bekerja profesional.

Keempat, komunikasi publik harus berubah. Pajak harus dibicarakan dalam bahasa yang membumi—sebagai kontribusi untuk keadilan sosial dan pembangunan nasional. Edukasi pajak perlu pendekatan partisipatif, bukan sekadar kampanye simbolik.

Berita Lainnya  PLN UP3 Karawang Gelar Sidak Budaya Safety di 5 ULP

Dalam jangka panjang, teknologi hanyalah alat. Tanpa keberanian politik membenahi fondasi sistem perpajakan, coretax hanya akan jadi monumen digital: canggih, mahal, tapi gagal menjawab akar masalah.

 

( Detik.com )

Bagikan Artikel

Berita Pilihan

Artikel Lainnya

DLH Bekasi Verifikasi Lapangan 37 Sekolah Calon Adiwiyata 2025

CIKARANG PUSAT | RESOLUSINEWS.COM | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bersama Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK) mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap...

Pemkab Bekasi Apresiasi Peran Pers dalam Peringatan HPN 2025

TAMBUN SELATAN | RESOLUSINEWS.COM | Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyebarkan informasi yang mencerdaskan masyarakat, terutama di tengah...

Dinas SDA-BMBK Bekasi Lakukan Normalisasi Sungai di 13 Kecamatan

CIKARANG PUSAT | RESOLUSINEWS.COM | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi memastikan pelaksanaan 65 kegiatan normalisasi sungai yang...

Pemkab Bekasi Genjot Pembangunan Rutilahu dan SPALD-S

CIKARANG PUSAT | RESOLUSINEWS.COM | Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) terus mengakselerasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)...

DPMD Bekasi Dukung Program “Desa Cantik” BPS di Bojongmangu

BOJONGMANGU | RESOLUSINEWS.COM | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menyatakan dukungannya terhadap pencanangan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) oleh Badan...