JAKARTA | RESOLUSINEWS.COM | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Jakarta. Ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai Rp91 triliun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029 di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2025).
“Kami di Kemenko Infrastruktur ingin memberikan dukungan sekaligus bekerja sama. Dengan APBD sebesar Rp91 triliun, mudah-mudahan ada alokasi yang memadai untuk pengelolaan sampah,” ujar AHY.
Ia mendorong agar isu sampah menjadi salah satu fokus utama Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan teknologi yang tepat guna.
“Saya ingin sekali, Pak Gubernur dan Bapak/Ibu sekalian, kita bisa melakukan rapat koordinasi khusus membahas persoalan sampah ini. Kita perlu teknologi yang tepat sasaran,” katanya.
AHY menyebut, Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah setiap hari. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan tantangan sekaligus peluang.
“Kita tidak bisa terus-menerus menumpuk sampah. Timbunan setinggi gedung 16 lantai harus bisa kita konversi menjadi energi. Ini bukan mimpi, ini kebutuhan,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna penerapan teknologi pengelolaan sampah. Menurutnya, pendekatan dari hulu ke hilir perlu diperkuat melalui inovasi dan skema pembiayaan modern.
AHY menyatakan siap mengoordinasikan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi waste-to-energy (WTE) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Jakarta.
“Harus ada teknologi yang tepat, pendanaan yang siap, dan kemauan politik yang kuat. Kami siap melakukan rakor khusus dengan Pemprov DKI untuk membahas ini secara mendalam,” tambahnya.
Ia menegaskan, inisiatif tersebut sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang diusung pemerintah pusat. Pembangunan Jakarta, kata AHY, harus progresif secara ekologi dan sosial.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian nasional, meskipun tidak lagi menyandang status ibu kota.
“Saya menyambut baik terselenggaranya Musrenbang ini. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan RPJMD dengan RKPD 2026, sekaligus merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan,” tuturnya.
Ia menyebut Jakarta memiliki posisi istimewa sebagai kota yang telah bertransformasi selama lima abad.
“Apapun status Jakarta nantinya, DKI atau DKJ, kota ini akan tetap menjadi center of gravity — pusat ekonomi, budaya, dan pertumbuhan yang membanggakan,” pungkasnya.
AHY juga menekankan bahwa daya saing, keberlanjutan, dan ketahanan harus menjadi kata kunci dalam pembangunan Jakarta pasca-ibu kota.
( Detik.com )