JAKARTA | RESOLUSINEWS.COM | Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar pelengkap dalam birokrasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang menopang perubahan sosial dan ekonomi.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Kamis (17/4/2025).
Purwadi menjelaskan, sesuai dengan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.
“Setiap pembenahan layanan publik yang kita lakukan hari ini—baik melalui digitalisasi, inovasi, maupun integrasi—adalah kontribusi langsung bagi masa depan bangsa,” ujar Purwadi dalam keterangan tertulis.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya harus cepat dan efisien, tetapi juga adil dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini telah diatur dalam PermenPANRB No. 11 Tahun 2024 sebagai pedoman layanan inklusif.
Lima prinsip utama layanan publik ramah kelompok rentan yang disebutkan Purwadi mencakup:
1. Komitmen kebijakan dan pimpinan,
2. Aksesibilitas fisik (sarana dan prasarana ramah difabel),
3. Aksesibilitas komunikasi dan informasi dalam berbagai media,
4. Akomodasi yang layak untuk penyandang kebutuhan khusus,
5. Kapasitas dan sensitivitas SDM pelayanan.
Lebih lanjut, Purwadi mengungkapkan bahwa RPJMN 2025–2029 juga menempatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
“Pelayanan publik diarahkan untuk menjawab tantangan nyata di masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyebut arah kebijakan pelayanan publik ke depan meliputi:
Penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN,
Digitalisasi pemerintahan dan transformasi layanan,
Reformasi tata kelola pelayanan publik,
Penataan desentralisasi dan otonomi daerah secara efisien dan sinergis.
“Pelayanan publik harus adaptif, efisien, dan berdampak. Konsep pelayanan prima harus diterapkan secara menyeluruh agar tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Purwadi turut mengapresiasi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), provinsi ini terus mencatat peningkatan IPP dari tahun ke tahun.
Pada 2024, Kalimantan Selatan mencatat IPP rata-rata 4,56 (kategori A) untuk tingkat provinsi, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,02 yang juga tergolong kategori Sangat Baik.
“Capaian ini merupakan bukti bahwa pelayanan publik terus membaik. Ini adalah hasil dari komitmen, sistem yang diperbaiki, serta semangat melayani yang tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menilai bahwa pelayanan publik saat ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan penuh tantangan.
“Tantangan kita adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan. Peluangnya, teknologi bisa menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian PANRB atas dukungan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di daerahnya.
“Semoga kerja sama dan program pendampingan yang ada saat ini dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik ke depan,” pungkasnya.
( Detik.com )