JAKARTA | RESOLUSINEWS.COM | Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya untuk merapatkan barisan. Instruksi ini memunculkan spekulasi publik: apakah Prabowo sedang bersiap melakukan reshuffle kabinet?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai arahan tersebut erat kaitannya dengan dinamika global dan isu domestik yang berkembang. Ia menyebut Prabowo tengah mengonsolidasikan kekuatan pemerintahannya menghadapi tantangan yang tak menentu.
“Terutama tantangan-tantangan dari global yang membutuhkan kekuatan politik yang solid, berbaris, satu komando. Itu pesan politiknya,” ujar Adi kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
Di dalam negeri, Adi mencermati isu ‘matahari kembar’ hingga wacana reshuffle yang berhembus kencang. Ia menilai arahan Prabowo menjadi penegasan bahwa tak ada ruang bagi dualisme kepemimpinan.
“Bahwa mereka tetap satu komando, satu matahari di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada Presiden lain, tidak ada komando lain, hanya Prabowo,” tegasnya.
Adi menambahkan, spekulasi publik ini tak terlepas dari manuver sejumlah menteri yang mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kunjungan tersebut memunculkan narasi liar, yang kemudian ditanggapi Prabowo dengan seruan soliditas kabinet.
“Supaya tidak ada persepsi liar soal arah pemerintahan. Kabinet ini harus dilihat sebagai barisan yang tegak lurus di bawah satu komando, Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Adi.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, juga menilai Prabowo tengah membangun ulang fondasi kekompakan kabinetnya. Ia melihat narasi ‘dua Presiden’ berpotensi mengganggu kinerja para menteri.
“Isu ini sebenarnya tidak perlu muncul, jika tidak ada pernyataan atau slip of tongue saat silaturahmi ke rumah Pak Jokowi,” ujar Agung.
Agung menyebut, meskipun Prabowo telah memberi nilai 6 untuk kinerja pemerintahannya, sinyal perlunya evaluasi telah muncul. Ia menyebut pengalihan peran juru bicara dari PCO ke Mensesneg bisa dibaca sebagai awal dari reshuffle terbatas.
“Kalau semangat kerja dan kekompakan tidak dijaga, kinerja pemerintah bisa anjlok. Dan itu membuka peluang reshuffle. Gelagatnya sudah terlihat dari restrukturisasi peran jubir Presiden,” tutup Agung.
(Detik.com)
